Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Diminta Gelar Konsultasi

Kompas.com - 29/03/2011, 14:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) meminta agar pimpinan DPR kembali menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi terkait reaksi publik terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR yang beranggaran Rp 1,138 triliun. Menurut Rommy, meski Sekretariat Jenderal DPR telah melaksanakan sejumlah kesepakatan dalam rapat konsultasi akhir 2010, tak serta-merta bisa langsung melaksanakan proyek tersebut tanpa melalui proses sosialisasi kepada seluruh fraksi.

”Kami mengusulkan agar pimpinan DPR rapat konsultasi lagi dengan pimpinan fraksi untuk memutuskan pelaksanaannya bagaimana. Karena keputusan rapat konsultasi November-Desember (2010) lalu kan untuk menunda, bukan untuk dieksekusi langsung,” kata Rommy, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/3/2011).

Ia mengungkapkan, panitia proyek pembangunan gedung baru harus menjelaskan mengenai tata ruang yang sudah didesain ulang dari rancangan semula. Rommy mencontohkan, sudah dilakukan pengurangan terhadap luas ruangan anggota Dewan, dari semula 180 meter persegi menjadi 111 meter persegi. Demikian juga untuk besaran anggaran, dari Rp 1,8 triliun sudah menciut menjadi Rp 1,2 triliun. Namun, ia meminta agar diberikan paparan dan penjelasan mengenai pemanfaatan Gedung Nusantara I yang saat ini menjadi kantor anggota DPR jika seluruh anggota diboyong ke gedung baru.

”Harus jelas, gedung lama mau dipakai apa. Apakah memang harus semua anggota pindah ke gedung baru? Bagaimana penataan ulang ruang-ruang di DPR?” ujarnya.

Secara umum, ia sepakat bahwa gedung baru diperlukan karena gedung yang ditempati saat ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Akan tetapi, perlu dilakukan evaluasi ulang atas desain yang sudah dipublikasikan.

Polemik rencana pembangunan gedung baru DPR berlanjut setelah Sekretariat Jenderal DPR memastikan proses pembangunan akan dimulai pada Juni mendatang. Di gedung baru, anggota Dewan yang saat ini menempati ruangan seluas 32 meter persegi akan menempati ruangan yang lebih luas, yaitu 111 meter persegi. Dengan harga per meter Rp 7 juta, satu ruangan anggota DPR ditaksir berharga Rp 800 juta. Ruangan seluas itu akan ditempati seorang anggota Dewan, satu orang sekretaris pribadi, dan empat orang staf ahli. Luas ruangan ini setara dengan luas ruangan pejabat eselon I.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

    Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

    Nasional
    Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

    Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

    Nasional
    TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

    TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

    Nasional
    Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

    Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

    Nasional
    Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

    Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

    Nasional
    BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

    BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

    Nasional
    Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

    Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

    Nasional
    Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

    Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

    Nasional
    Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

    Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

    Nasional
    Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

    Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

    Nasional
    KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

    KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

    Nasional
    Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

    Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

    Nasional
    Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

    Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

    Nasional
    PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

    PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com